Divonis Penjara 12 Tahun, Koruptor Uang Covid-19 Juliari Batubara Tak Ajukan Banding

Editor: Redaksi author photo

Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

JAKARTA - Setelah divonis 12 tahun penjara oleh hakim, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara memutuskan menerima hukuman tersebut. Dia tidak mengajukan banding.

Sebelumnya, Juliari divonis 12 tahun penjara, hakim memvonisnya dengan pidana penjara setelah menerima suap sebesar Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan di Jabodetabek yang memberikan bantuan sosial sembako COVID-19.

Saat dihubungi, kuasa hukum Juliari Batubara, Maqdir Ismail di Jakarta, Senin (31 Agustus 2021), mengatakan klienya tidak mengajukan bandin.

“Dia (Juliari) memutuskan untuk tidak mengajukan banding,” katanya, dikutip dari suara.com jarinagan idpost.co.id.

Pada 23 Agustus 2021, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis Juliari Batubara dengan hukuman 12 tahun penjara, ditambah denda Rp 500 juta, ditambah 6 bulan penjara.

Juliari juga harus membayar ganti rugi sebesar 14.597.450.000 rupiah, jika tidak membayar maka divonis 2 tahun penjara.

Politikus PDIP tersebut juga dicabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.

Vonis tersebut lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang meminta agar Juliari Batubara divonis 11 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan

Juliari lalu memutuskan untuk pikir-pikir selama 7 hari terhadap vonis itu.

Dalam perkara tersebut, Juliari P Batubara selaku Menteri Sosial RI periode 2019-2024 dinyatakan terbukti menerima uang sebesar Rp 1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke, sebesar Rp 1,95 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja serta uang sebesar Rp 29,252 miliar dari beberapa penyedia barang lain.

Tujuan pemberian suap itu adalah karena Juliari menunjuk PT Pertani (Persero) dan PT Mandala Hamonangan Sude yang diwakili Harry Van Sidabukke, PT Tigapilar Agro Utama yang diwakili Ardian Iskandar serta beberapa penyedia barang lainnya menjadi penyedia dalam pengadaan bansos sembako. [cut]

Sedangkan mengenai langkah hukum yang akan dilakukan KPK dalam perkara Juliari, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata telah mengatakan KPK menunggu keputusan Juliari.

"Dari sisi tuntutan dan putusan hakim sudah lebih dari apa yang kami tuntut, bila terdakwa banding kami juga akan mengajukan memori banding, kalau terdakwa terima yang kami harus 'fair', apa yang kami tuntut sudah dipenuhi hakim jadi kami sikap terdakwa apakah akan melakukan banding atau tidak," kata Alexander pada 24 Agustus 2021.
Share:
Komentar

Berita Terkini