• Sabtu, 4 Desember 2021

MRC Kabupaten Blitar Gelar Pelatihan, Disnaker dan DPMD Dorong Pembuatan Perdes Perlindungan PMI

- Sabtu, 23 Oktober 2021 | 20:37 WIB
Peserta pelatihan peningkatan kualitas aparatur desa tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Peserta pelatihan peningkatan kualitas aparatur desa tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

IDPOST.CO.ID - MRC (Migrant Workers Resource Centre) Kabupaten Blitar gelar pelatihan peningkatan kualitas aparatur desa tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pelatihan tersebut digelar selama 2 hari yakni 23 sampai 24 Oktober 2021 di RM Telaga Indah.

Baca Juga: Cara membuat kulit ayam Crispy KW lezat ala Fajar lele

Baca Juga: 22 Oktober 2021, Prediksi Prakiraan Cuaca Kota Batu Akan Berkabut

Selama 2 hari para peserta yang terdiri dari unsur Kades, BPD, dan Kecamatan ini mendapat pemaparan dari Dinas Pemberdayaan Masarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar, Disnaker Kabupaten Blitar, KSBSI (konfederasi serikat buruh seluruh Indonesia, dan Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Blitar

Kadisnaker Kabupaten Blitar mengatakan, sudah ada aturan terkait pelindung untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Baca Juga: Tips supaya anak suka makan sayur

Baca Juga: Lembah Persawahan Ketang Suguhkan Keindahan Alam

"Sudah ada peraturan operasional tingkat daerah terkait perlindungan PMI," katanya.

Selain itu dikatakannya, untuk Kabupaten Blitar masih dalam tahap inisiasi Perda.

"Masih dalam tahap inisiasi terkait Perda yang rencananya diberi judul Perda tentang perlindungan PMI dan keluarganya," ujarannya.

Baca Juga: Kesasar di Pontianak, Bupati Sampang Jemput pakai uang pribadi

Baca Juga: Pemkot Blitar dan Para Santri Gelar Upacara HSN 2021

Ia juga mengatakan, Pemerintahan sudah memberikan bimtek dan kompetensi terkait skill maupun minat bakat.

"Jadi harapannya pelatihan tersebut menekan angka korban perdagangan atau lainnya. Serta PMI dapat bekerja sesuai bakat dan minatnya," ungkapnya.

Sementara, Bambang Edy Sekretaris DPMD Kabupaten Blitar mengatakan, desa memiliki wewenang untuk membuat peraturan untuk memayungi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Baca Juga: Arab Saudi Buka Umrah untuk Indonesia, DPR RI: Prosedur Kesehatan Harus Diprioritaskan

Baca Juga: Bertemu Sang Idola, Inul Daratista: Om Indro Warkop Legend

"Desa memiliki wewenang membuat peraturan desa untuk memayungi perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia)," katanya.

"Dasar hukumnya sudah jelas UU 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pastinya disesuaikan dengan kebutuhan desa (tingkat tingginya PMI) dan anggaran yang ada di desa sendiri," lanjutnya.

Jangan sampai penyusunan perdes perlindungan PMI berbenturan dengan peraturan yang lainnya. Memang secara subtansi, perlindungan PMI melekat pada Disnaker Kab Blitar.

Baca Juga: Darah Keluar Sebelum Persalinan, Nifas atau Istihadhah

Halaman:

Editor: Nanang Habibi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X