• Kamis, 2 Desember 2021

KPK Gandeng Kadin, Ini Penyebabnya

- Jumat, 26 November 2021 | 11:35 WIB
Kerjasama KPK RI dengan Kadin (Dok. kpk.co.id)
Kerjasama KPK RI dengan Kadin (Dok. kpk.co.id)

IDPOST.CO.ID- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Kamar Dagang Industri (Kadin) dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air Republik Indonesia (RI). Sebab, dunia usaha punya peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara, sekaligus punya risiko tinggi terjadinya tindak pidana korupsi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK RI Firli Bahuri dalam kegiatan penandatanganan MoU antara KPK dengan Kamar Dagang dan Indusri (Kadin) Indonesia yang digelar di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK, Jakarta, 25 November 2021.

“Jika kita ingin mewujudkan perekonomian yang efektif, efisien, memberikan dampak yang optimal bagi pemulihan ekonomi nasional, dan bermanfaat bagi masyarakat, maka kita harus menghindari praktik ekonomi biaya tinggi karena adanya suap, gratifikasi, dan modus-modus korupsi lainnya,” ujarnya.

Baca Juga: Unggah Momen Bahagia Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Sambut Kelahiran Anak Kedua

Upaya KPK dalam mengemban amanah pencegahan maraknya korupsi dalam dunia usaha, mereka membentuk unit baru yakni Direktorat Anti-Korupsi Badan Usaha (AKBU).

Menurut Firli Bahuri, hal itu sudah selaras dengan kebijakan pemerintah untuk mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya. Maka dari itu kehadiran KPK untuk memastikan terlaksananya kebijakan tersebut secara efektif dan bebas dari tindak pidana korupsi.

Kemudian Firli Bahuri melanjutkan, sinergisitas antar-APH dan pemangku kepentingan lainnya, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta pelaku usaha menjadi prasyarat mutlak keberhasilan upaya pencegahan korupsi khususnya pada sector bisnis ini.

Baca Juga: Alasan Nagita Slivina Lahirkan Adek Rafathar dengan Oprasi Caesar

“KPK berharap Kadin dapat memberikan peran yang sebesar-besarnya bagi kemajuan ekonomi bangsa Indonesia, serta tidak lagi melalaikan dan mengabaikan untuk melaksanakan praktik usaha yang bebas suap bebas korupsi,” tandasnya.

Melansir dari kpk.co.id menjelaskan Kesepakatan bersama ini merupakan pembaruan dari MoU sebelumnya yang dilaksanakan pada gelaran Musyawarah Nasional (Munas) Kadin tahun 2017.

Halaman:

Editor: Junaidi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Varian Omicron Ancam Indonesia Jelang Nataru

Rabu, 1 Desember 2021 | 01:00 WIB
X