• Sabtu, 1 Oktober 2022

Kekerasan Seksual Didominasi Oleh Anak-anak dan Remaja, Erma Susanti Anggota DPR Jatim: Belum ada payung hukum

- Minggu, 30 Januari 2022 | 21:10 WIB
Erma Susanti anggota DPRD Jatim dari fraksi PDIP saat sosialisai Perda nomor 12 Tahun 2012
Erma Susanti anggota DPRD Jatim dari fraksi PDIP saat sosialisai Perda nomor 12 Tahun 2012

IDPOST.CO.ID - Erma Susanti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur atau DPRD Jatim menyebut banyak kekerasan seksual terjadi di Indonesia,

Hal tersebut disampaikan Erma Susanti saat mengelar sosialisasi Perda nomor 12 Tahun 2012 dislah satu Cafe di Kota Blitar, Minggu 30 Januari 2022.

Erma Susanti yang merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyebut korban kekerasan seksual didominasi oleh anak-anak dan remaja.

Baca Juga: Kepengin Nonton Konser John Mayer, Enzy Storia Minta Doa ke Warganet agar Segera Sembuh dari Covid-19

"Korban kasus kekerasan seksual di Indonesia didominasi kalangan anak-anak dan remaja. Karena kalangan tersebut termasuk rentan menerima tindak kekerasan seksual," kata Erma Susanti.

Bahkan disebutkanya, kekerasan seksual di Indonesia seperti gunung es dalam lautan. Pengibaratan itu untuk menggambarkan banyaknya kekerasan seksual di Indonesia.

"Data kekerasan yang sudah dilaporkan masih sedikit. Sementara data kekerasan yang belum dilaporkan sangat banyak sekali," ucapnya.

Baca Juga: Hari Ibu, Erma Susanti: Ibu Menjadi Penjaga Ketahanan Keluarga

"Fenomena gunung es dalam lautan itu bukan tanpa sebab. Hal itu disebabkan selama ini belum ada payung hukum yang mengatur terkait dengan kekerasan seksual," lanjutnya.

Erma Susanti menyebutkan, tidak adanya efek jera terhadap para pelaku kekerasan seksual membuat para pelaku menjadi leluasa.

"Pelaku akan terus leluasa sebab tidak mendapatkan hukuman setimpal, sehingga perlu adanya efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual," tuturnya.

Baca Juga: Merasa Stress di Tempat Kerja? Berikut 6 Tips Mudah agar Selalu Bahagia saat Bekerja

Oleh sebab itu lanjutnya, harus ada payung hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan seksual.

"Payung hukum akan mengatur bagaimana pemerintah harus hadir kepada korban, kemudian pemerintah juga harus hadir ikut terjun sosialisasi ke masyarakat," ucapnya.

"Apabila payung hukum berupa UU sudah ada, Perda bisa lebih leluasa untuk mengatur aturan turunannya yang bisa diatur di setiap daerah," ucapnya.***

Editor: Nanang Habibi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

RSUD Mohammad Zyn Sampang Sosialisasikan Program UHC

Selasa, 20 September 2022 | 20:52 WIB

Jokowi Ingin Penyaluran BLT BBM dan BSU Tepat Sasaran

Minggu, 18 September 2022 | 11:35 WIB

Gegara Istri Suka Mabuk, Seorang Suami Curhat Alami KDRT

Minggu, 11 September 2022 | 18:23 WIB

Cek Namamu Segera, Dapat Bansos BLT BBM Atau Tidak

Selasa, 6 September 2022 | 15:12 WIB
X