• Sabtu, 2 Juli 2022

Puan Pastikan DPR Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

- Selasa, 24 Mei 2022 | 10:44 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR RI akan mengesahkan revisi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau PPP hari ini. (dpr.go.id)
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR RI akan mengesahkan revisi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau PPP hari ini. (dpr.go.id)

IDPOST.CO.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR RI akan mengesahkan revisi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau PPP hari ini.

Legitimasi itu dilaksanakan dalam Rapat Pleno ke-23 Periode Persidangan V tahun 2021-2022. Adapun saat sebelum legitimasi revisi UU PPP, rapat pleno lebih dulu menjadwalkan pengutaraan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 dan Penyerahan Laporan Hasil Pengecekan (LHP) Semester II Tahun 2021 dari BPK RI.

"Selanjutnya bakal ada perbincangan tingkat II atau ambil keputusan pada RUU mengenai Perubahan Ke-2 atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Selasa 24 Mei 2022.

Baca Juga: Gubernur Ogah Lantik Pj Bupati, Mardani Ali: Pemerintah Abai Putusan MK

Menurut Puan, legitimasi koreksi UU PPP itu bisa menjadi dasar hukum untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. Di mana koreksi UU PPP memang dipandang perlu dilaksanakan ingat undang-undang itu awalnya tidak atur berkenaan sistem omnibus law.

Katanya, koreksi UU P3 dilaksanakan karena pada UU 12/2011 yang disebut dasar pengaturan ketentuan perundang-undangan belum atur berkenaan sistem omnibus law.

Adapun koreksi UU PPP sebagai tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang minta supaya UU Cipta Kerja dilaksanakan pembaruan.

Baca Juga: Bisa Rugi Seumur Hidup, Tingalkan 4 Pola Pikir Ini?

"DPR melakukan keputusan MK" terang Puan.

Selainnya dua jadwal di atas, ada beberapa jadwal lain di pertemuan pleno DPR ini hari, diantaranya pengutaraan penglihatan fraksi-fraksi atas Rangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Peraturan Pajak (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Bujet 2023.

Puan menjelaskan penglihatan dari fraksi-fraksi di DPR akan turut tentukan arah peraturan ekonomi nasional. Karenanya dia mengingati semua fraksi DPR supaya sampaikan penglihatan dengan teliti.

Baca Juga: PKB Siap Gabung Koalisi PAN, Gorkar dan PPP, Cak Imin: Asal Capresnya Saya

"DPR akan memberi perhatian khusus pada KEM PPKF 2023 agar merealisasikan APBN Tahun Bujet 2023 yang bisa tingkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat," pungkas Puan.

Editor: Nanang Habibi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Ini 3 Wilayah di Papua Jadi Otonomi Baru

Rabu, 29 Juni 2022 | 09:09 WIB

Heboh Bule sobek Al Quran: Emang Kenapa?

Rabu, 29 Juni 2022 | 07:21 WIB

Pesan Ganjar Kepada Para Jomblo yang Ngebet Nikah

Minggu, 26 Juni 2022 | 07:58 WIB

Buaya Seberat 1 Ton Berhasil Ditangkap Warga Buton

Minggu, 26 Juni 2022 | 07:08 WIB
X