• Sabtu, 2 Juli 2022

Gubernur Ogah Lantik Pj Bupati, Mardani Ali: Pemerintah Abai Putusan MK

- Selasa, 24 Mei 2022 | 10:35 WIB
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, memandang adanya kasus di wilayah yang menampik mengangkat Penjabat atau Pj di luar usulan, hal tersebut dikarenakan pemerintahan sudah abai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK). (instagram @mardanialisera)
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, memandang adanya kasus di wilayah yang menampik mengangkat Penjabat atau Pj di luar usulan, hal tersebut dikarenakan pemerintahan sudah abai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK). (instagram @mardanialisera)

IDPOST.CO.ID - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, memandang adanya kasus di wilayah yang menampik mengangkat Penjabat atau Pj di luar usulan, hal tersebut dikarenakan pemerintahan sudah abai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini dampak sikap pemerintahan yang abai pertimbangan MK (mengeluarkan aturan teknis pengisian penjabat kepala wilayah secara transparan)," kata Mardani, Selasa 24 Mei 2022.

Menurut dia, bila pengisian penjabat kepala wilayah tidak dilaksanakan secara terbuka, terang benar-benar mempedulikan konsep demokrasi.

Baca Juga: Membuat Publik Penasaran, Berikut Profil Singkat Jesse Choi, Suami Maudy Ayunda

Karena itu, kata Mardani, saat sebelum ini jadi ribut pemerintahan perlu membenahi peraturan penetapan kepala wilayah yaitu dengan merangkum ketentuan tehnis sama sesuai degan keputusan MK.

"Bila masih tetap memaksa mengangkat tanpa ikuti keputusan MK, dapat terjadi cacat hukum dan khalayak bisa ajukan tes materi pada ketentuan yang jadi dasar pemilihan petinggi itu. Jalannya pemerintah juga dapat terusik," katanya.

Ketua DPP PKS itu menambah, mengembalikan keadaan ekonomi dan jaga kestabilan di wilayah jadi sisi dari rintangan yang perlu ditemui beberapa penjabat. Menurut dia, beberapa penjabat bukan hanya dituntut mempunyai waktu, pengetahuan, dan kredibilitas, tapi juga perlu diterima secara politik di wilayahnya.

Baca Juga: Seorang Kakek di Cirebon Nikahi Gadis dengan Mahar Rp700 Juta

"Kehati-hatian perlu diaplikasikan semenjak awalnya dalam penetapan penjabat," pungkasnya.

Adapun untuk dipahami, minimal pada 2022 ini ada sekitaran 101 kepala wilayah yang hendak habis periode kedudukannya. Nanti kedudukan mereka yang habis akan diganti oleh penjabat kepala wilayah sampai ada Pemilu.

Kasus Tolak Pelantikan

Awalnya, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi diberitakan tidak mengangkat Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri dan Pj Bupati Buton Selatan, La Ode Budiman.

Baca Juga: Ekspor CPO Diperbolehkan, Jokowi: Tindak Pelaku Penyeleweng Minyak Goreng

Argumennya, SK yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Titto Karnavian dipandang ganjil, karena pemilihan dua Pj itu tidak berdasar saran gubernur. Karena itu, SK mendagri itu akan dicermati dahulu. Ali Mazi cuma akan mengangkat Pj Bupati Buton tengah, Muhamad Yusuf.

Editor: Nanang Habibi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X