• Kamis, 1 Desember 2022

DPRD Sampang Bahas Dua Raperda dan Laporan Kerja Badan Anggaran Tentang Raperda APBD 2023

- Jumat, 25 November 2022 | 16:13 WIB
Bupati Sampang (paling kiri) berdiri bersama pimpinan DPRD Sampang menunjukkan surat pengesahan RAPBD tahun 2023 (Junaidi)
Bupati Sampang (paling kiri) berdiri bersama pimpinan DPRD Sampang menunjukkan surat pengesahan RAPBD tahun 2023 (Junaidi)

IDPOST.CO.ID SAMPANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur menggelar rapat paripurna tentang laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atas dua raperda, laporan Badan Anggaran (Banggar) atas RAPBD Tahun 2023 dan pendapat akhir Bupati Sampang serta pengesahan RAPBD Tahun 2023.

Rapat paripurna tersebut dilaksanakan di aula besar DPRD Kabupaten Sampang dan dihadiri langsung oleh Bupati Sampang, pimpinan dan anggota DPRD Sampang, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan semua Camat pada Rabu 23 November 2022.

Baca Juga: Kepala Militer Swedia Menjanjikan Dukungan untuk Upaya NATO

Ketua Bapemperda DPRD Sampang, Dedi Dores mengatakan, dua Raperda meliputi pengelolaan keuangan daerah dan Raperda tentang pencabutan atas Perda Nomor 18 tahun 2017.

“Di dalamnya ada tentang pembentukan BUMD yaitu PT Sampang Sarana Shorebase (SSS) dan Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang pembentukan BUMD dalam bentuk PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP),” ujarnya.

Dedi Dores kemudian mrlanjutkan, Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Meliputi keseluruhan kegiatan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Baca Juga: Wakil Presiden AS Menyelenggarakan Sesi Darurat Rudal di KTT APEC

Mengenai Raperda pencabutan Perda pembentukan BUMD, Dedi Dores menilai PT SSS dan PT SMP merupakan anak perusahaan dari PT Geliat Sampang Mandiri (GSM).

Dalam pembentukannya tidak dengan Perda dan hasil rekomendasi dari BPK dalam LHPK atas kegiatan investasi dan operasional tahun 2017 sampai 2020. Menurutnya perlu adanya peninjauan kembali Perda Nomor 18 tahun 2007 dan Perda Nomor 3 tahun 2010.

“Alasan disusunnya Raperda ini untuk pencabutan dua Perda BUMD yaitu PT SSS dan PT SMP,” tukasnya.

Halaman:

Editor: Junaidi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Putin Tidak Hadiri KTT G20 Bali

Sabtu, 12 November 2022 | 16:59 WIB

Bupati Sampang ucapkan Selamat ke GP Ansor dari Mekkah

Kamis, 22 September 2022 | 20:39 WIB

Terpopuler

X